Berita

RAKER MONEV HASIL PELAKSANAAN PENGENDALIAN DANA KEISTIMEWAAN URUSAN PERTANAHAN

Rabu, 11 November 2020

Menyamai event kemarin, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, dilaksanakan juga evaluasi bidang pertanahan sebagai sarana refleksi sewindu pelaksanaan danais. Di lokasi yang sama, hotel Darmo Malioboro.

Secara umum, danais bidang pertanahan mengalami puncak kinerja terbaik setelah pelaksanaan tahun ke 7 yaitu terserapnya anggaran mencapai 90 persen lebih. Harapannya di tahun ke delapan saat ini, tahun 2020, capaian tersebut akan terulang kembali. Sehingga sisa waktu akhir tahun yang tinggal 1,5 bulan ke depan, diperlukan kerja keras. Sampai akhir Oktober ini serapan anggaran baru berkisar 55 persen.

Disisi lain, perlu diketahui bahwa yang menjadi persetujuan lolos tidaknya usulan kegiatan danais selama ini, adalah dengan berpedoman pada:

1. Kesesuaian dengan program program nasional;

2. Kesesusian obyek/sasaran terhadap pedoman danais yang telah ditetapkan;

3. Kesesusian harga dengan kelayakan anggaran;

4. Capaian prestasi tahun ini akan menjadi catatan tahun berikutnya.

Ke empat point diatas harus dipedomani Pengguna Anggaran.

Untuk kendala- kendala yg sering ditemui dalam pelaksanaan danais bidang pertanahan adalah:

1. Lamanya sertifikat terhadap bidang tanah yg sudah didaftarkan di BPN/ATR. Hal ini perlu dicari akar permasalahannya, apakah terletak diproses pensertifikatan atau berkasnya kletlingsut.

2. Masih banyaknya desa yang belum memiliki Perdes/Perkal tentang penggunaan tanah kas desa. Sementara Perdes menjadi prasarat dasar untuk bisa mengampu danais. Sehingga perlunya dicari penyebabnya apakah itu di kalurahan atau di BPD nya.

Refleksi danais bidang pertanahan kali ini, juga mendatangkan narasumber on line dari pusat yaitu dari kementrian ATR, yang mengakui ada kendala teknis penyelesaian pensertifikatan SG, PA ataupun tanah desa dikarena efek pandemi covid. Sehingga perlunya dicari strategi percepatan penyelesaiannya.

Sementara dari bappenas menegaskan kembali bahwa kegiatan danais bidang pertanahan harus mempunyai cor budaya dan perlunya tetap berbasis pengembangan ekonomi masyarakat.

Tatacara pendaftaran pensertifikatan, dijelaskan kembali oleh staf Kanwil BPN Yogyakarta. Selain itu juga diulas permasalahan yang selama ini dihadapinya, yaitu sering diterimanya berkas pensertifikatan di saat akhir tahun sementara petugas BPN banyak yang terkonsentrasi ke PTSL.

Dengan moment refleksi kegiatan ini, semoga pelaksanaan danais bidang pertanahan ke depan semakin tepat waktu, sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Yogyakarta.